Skip to main content

Bayar PBB Online

Bayar PBB Online

Artikel ini termasuk ke dalam Kategori  Tanah Pajak Online dengan Judul  Bayar PBB Online

Bayar PBB Online

Pajak merupakan pembayaran kas negara yang wajib dilaksanakan dan juga sebagai kewajiban bagi masyarakat yang tinggal atau mendiami negara tadi.

Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran yang diberikan rakyat pada negara pada rangka pembangunan nasional.

Pajak sudah diatur pada Undang-Undang sebagai akibatnya pembayarannya bukanlah hal yang ilegal.

Pajak merupakan galat satu bentuk pengabdian & keikutsertaan masyarakat dalam hal pembangunan nasional.

Bumi pada hal ini yang dimaksudkan adalah bagian atas bumi.

Permukaan bumi disini berkaitan dengan semua yang menyangkut bagian atas dan yang ada dibawahnya.

Tetapi dalam perihal pajak bumi, yang dimaksud adalah rumah yang sebagai tempat tinggal masyarakat.

Dimana diatas permukaan bumi tersebutlah rakyat mendirikan bangunan.

Bangunan dapat diartikan menjadi suatu kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah (Permukaan bumi)  atau perairan.

Secara sederhana bangunan adalah suatu kontruksi yang dibentuk pada atas bagian atas bumi.

Umumnya setiap konstruksi atau bangunan tadi memiliki surat kepemilikan yang kentara.

Bangunan dapat berupa rumah, gedung hotel atau apartemen, jalan dan lain-lain.

Jenis pajak properti yang akan kita bahas pertama kali merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi & atau bangunan.

Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB dalam awalnya adalah pajak sentra yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke wilayah-daerah menggunakan proporsi eksklusif,

tetapi demikian dalam perkembangannya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan juga pedesaan sebagai sepenuhnya pajak daerah.

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan juga manfaat, dan dibayar setiap tahun.

PBB pengenaannya didasarkan padaUndang-undang No. 12 tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994.

Tetapi demikian pada perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah yang diatur pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Dalam bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasaan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi PBB misalnya pengertian :

Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdapat dibawahnya.

Pengertian ini berarti bukan hanya tanah bagian atas bumi saja namun benar -betul tubuh bumi berdasarkan permukaan sampai dengan magma, output tambang, gas material yang lainnya.

Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dalam tanah atau perairan.

Dalam pasal 77 ayat (dua) Undang-Undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk pada pengertian bangunan merupakan :

– jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan misalnya hotel, pabrik, dan emplasemennya & lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tadi,
– jalan TOL,
– kolam renang,
– pagar glamor,
– loka olah raga,
– galangan kapal, dermaga,
– taman glamor,
– loka penampungan/kilang minyak, air & gas, pipa minyak,
– fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Bayar PBB Online Mandiri

Untuk menaikkan pelayanan pada wajib pajak, pembayaran PBB juga bisa dilakukan melalui loka pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain.

Keuntungan pembayaran PBB melalui loka pembayaran elektronik ini merupakan:
– Melayani pembayaran PBB atas objek pajak pada semua Indonesia;
– Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank buat pembayaran PBB;
– Terhindar berdasarkan antrian di bank dalam ketika pembayaran PBB.
– Bank yang menyediakan fasilitas elektronik merupakan:
– ATM dan Counter Teller Bank DKI buat objek pajak yang berada pada daerah Propinsi DKI Jakarta.
– ATM & Counter Teller Bank Jatim buat objek pajak yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur.
– ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera buat objek pajak pada semua Indonesia.
– ATM dan Counter Teller Bank Bukopin buat objek pajak pada semua Indonesia.
– Counter Teller Bank Nusantara Parahyangan buat objek pajak di seluruh Indonesia.
– Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI buat objek pajak pada seluruh Indonesia.
– Internet Banking dan ATM BCA buat objek pajak pada seluruh Indonesia.
Tahapan pembayaran PBB melalui ATM sebagai berikut:
– Cari hidangan pembayaran kemudian pilih
– Cari hidangan pajak kemudian pilih
– Masukkan Nomor Objek Pajak
– Masukkan tahun pembayaran PBB
– Kemudian akan ada keterangan tentang objek pajak, tagihan, dan namanya
– Periksa dengan teliti bukti diri & jumlah utama pajak yang wajib dibayar
– Jika telah sesuai, tekan tombol bayar

Berikut ini adalah nama bank dengan fasilitas perbankan elektro dan cakupan wilayah pembayaran objek pajak:
• Jawa Timur : Bank Jatim, Teller & ATM
• Wilayah DKI Jakarta : Bank DKI, Teller dan ATM
• Seluruh Indonesia : Bank Bumiputera, Teller & ATM, Bank Nusantara Parahyangan, Teller, Bank Bukopin, Teller dan ATM, Bank BCA, Klik BCA & ATM, Bank BNI, Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller, Bank Mandiri, Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, ATM

Cara Pembayaran PBB Terlambat

Denda keterlambatan bayar PBB merupakan 2 persen menurut nilai pajak per bulan.

Misalnya PBB kita Rp 100 ribu.

Bila telat bayar sebulan, kena hukuman dua persen x Rp 100 ribu = Rp 2.000.

Kalau setahun, tinggal kalikan 12.

Denda PBB dua persen memang kelihatannya mini .

Tapi bila dibiarkan menumpuk bakal makin memberatkan.

Apalagi denda administratif tersebut cuma berlaku selama 24 bulan.

Setelah 24 bulan PBB gak kunjung dibayar, siap-siap didatangi petugas pajak buat ditagih.

Bahkan pada DKI Jakarta berlaku kebijakan pemasangan plang penunggak pajak.

Jadi, jika sudah ditagih tetap gak mau bayar, pada depan tempat tinggal bakal dipasangi plang yang menunjukkan bahwa si pemilik rumah belum bayar pajak.

Cara Menghitung Nilai PBB

Sebagai wajib pajak, kita juga mesti kritis.

Kita perlu tahu berapa nilai PBB untuk hunian yang kita tinggali.
Kalau asal bayar, jangan-jangan nominalnya salah.

Ingat, petugas pajak pun manusia. Bisa saja ada kesalahan teknis.

Ada beberapa hal krusial seputar nominal PBB yang mesti diketahui, yakni:
1. Tarif pajak berlaku 0,lima persen x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
2. PBB dipengaruhi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Makin tinggi NJOP, PBB makin besar
3. Dasar penghitungan PBB merupakan NJKP. Jika NJOP ≥ Rp 1.000.000.000, NJKP sebesar 40 persen. Apabila NJOP < Rp 1.000.000.000, NJKP 20 persen
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dipakai untuk mengurangi jumlah pajak yang dikenakan. Besarnya pada tiap wilayah tidak sinkron, maksimal Rp 12 juta.

Rumus penghitungan PBB:
PBB Terutang = Tarif (0,lima%) x NJKP
NJKP = NJOP – NJOPTKP
NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *